BIN.com Jakarta – Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, menuding Kepolisian Resor (Polres) Blora, Polda Jawa Tengah, telah bermain mata dengan mafia BBM ilegal jenis solar di wilayah Blora. Pernyataan keras ini dilontarkan menyusul penangkapan tiga wartawan Jawa Tengah, termasuk Denok, yang dituduh melakukan pemerasan terhadap seorang oknum TNI bernama Rico, yang notabene sedang terlibat dalam aktivitas ilegal penimbunan dan distribusi BBM subsidi.
Wilson menyebut bahwa ada indikasi kuat Polres Blora telah dikendalikan oleh kepentingan mafia BBM, mengabaikan keadilan demi melindungi pelaku utama kejahatan. "Kapolres Blora, AKBP Wawan Andi Susanto beserta jajarannya patut diduga menjadi bagian dari jejaring perlindungan mafia solar bersubsidi. Bukannya mengusut tuntas kejahatan besar yang merugikan negara, mereka justru mengkriminalisasi wartawan yang membongkar kasus tersebut," tegas Wilson, Sabtu (31/5/2025).
Ironisnya, menurut Wilson, Polres Blora telah mengetahui bahwa Rico, sang penyuap, sedang diproses di Unit Polisi Militer Kodam Diponegoro atas laporan warga mengenai kejahatan migas. Namun alih-alih menunggu dan berkoordinasi, polisi malah dengan gegabah menjebak dan menyeret tiga wartawan ke tahanan. "Ini bukan penegakan hukum, ini pembungkaman media. Polres Blora memutarbalikkan logika hukum, menjadikan penerima suap sebagai pelaku, sementara penyuapnya yang jelas-jelas melanggar hukum dibiarkan bebas," tegas Alumni Lemhannas RI ini.
Penting dicatat, transaksi yang dilakukan antara Rico dan wartawan bukan pemerasan, melainkan bentuk suap-menyuap yang seharusnya dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Bahkan lebih jauh, Rico diduga telah melakukan tindakan menghalangi kerja pers, yang merupakan pelanggaran serius terhadap Pasal 18 ayat (1) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Terkait artikel yang diminta untuk dihapus oleh Rico dapat dibaca di sini: Heboh! Dugaan Mafia BBM Subsidi Libatkan Oknum Anggota TNI Korem di Kabupaten Blora.
"Seorang penegak hukum yang waras akan mengusut akar kejahatan — dalam hal ini adalah Rico dan sindikat BBM ilegal yang melibatkan oknum militer. Tapi yang dilakukan Polres Blora justru sebaliknya — mereka menutup mata terhadap pelanggaran berat dan memburu pihak yang membongkar," kata Wilson.
Ia juga menegaskan bahwa pasal-pasal dalam UU Pers telah dengan jelas memberikan perlindungan kepada wartawan dalam menjalankan profesinya. Maka, tindakan kriminalisasi terhadap jurnalis hanya mengindikasikan satu hal: upaya sistematis untuk membungkam kebenaran. "Ini bukan sekadar pelanggaran kode etik, ini pengkhianatan terhadap demokrasi," tegas Wilson.
Lulusan Etika Terapan dari Universitas Utrecht dan Linkoping ini mengingatkan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo agar tidak menutup mata atas kolaborasi jahat yang dilakukan anak buahnya di lapangan. "Bila benar Kapolres Blora berpihak pada mafia migas dan bukan kepada rakyat, maka Kapolri wajib bertindak tegas. Di penghujung masa baktinya, sudah saatnya Kapolri membuktikan dirinya berpihak pada kebenaran dan bukan pada kekuasaan gelap," tutup Wilson Lalengke.
Aji
Social Header