Tokoh Masyarakat Palakahembi Menyambut Positif Kehadiran Tambak Udang, Modeling Dengan Harapan Dapat Menyerap Tenaga Kerja Lokal

 

BIN.com, Sumba Timur NTT - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Pemerintah Kabupaten Sumba Timur sepakat membangun modeling budidaya terintegrasi hulu dan hilir atau _Integrated Shrimp Farming_ di Desa Palakahembi Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur NTT, seluas 2.085 Ha di atas lahan bekas HGU PT. Ade Agro Industri dan tanah Pemda Sumba Timur sesuai dengan MOU kesepakatan pinjam pakai lahan  antara Kementrian KKP dan Pemda Sumba Timur dan surat perjanjian pelepasan hak atas tanah HGU antara PT. Ade Agro Industri dengan Direktorat Jendral Perbendaharaan.

Berdasarkan Layout Integrated Shrimp Farming desain pembangunan tambak udang dari kementrian Kelautan dan Perikanan, dari total luas kebutuhan lahan akan dimanfaatkan untuk pembangunan kawasan industri pendukung 60 Ha, IPAL Kawasan 60 Ha, Fasilitas kawasan dan Penghijauan 410 Ha, Jaringan intake 62 Ha, Tandon 46 Ha dan Kawasan budidaya 723 Ha. 

Kepala Dinas Perikanan Sumba Timur Markus Windi, S.I.P., M.Si kepada media ini menjelaskan bahwa Kementrian KKP dan Pemda Sumba Timur sangat serius untuk membangun tambak udang yang ditandai dengan perkembangan progres dokumen pendukung kegiatan dan penetapan pemenang tender fisik pembangunan. Dampak positif dari pengembangan budidaya udang  untuk meningkatkan produksi udang nasional, menjadikan Indonesia sebagai pusat industri perikanan kawasan timur indonesia, menciptakan lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Kepala Desa Palakahembi Arif Ndilu Maramba Djawa yang juga merupakan salah satu tokoh masyarakat setempat di tempat terpisah menjelaskan bahwa akan memeberikan dukungan penuh terhadap rencana Pemerintah dalam memberdayakan potensi wilayah Sumba Timur untuk pembangunan budidaya udang. Arif yang sejak awal mengikuti perkembangan rencana pembangunan tersebut juga meminta kepada pihak-pihak terkait agar tetap memegang teguh perjanjian yang dari awal sudah disepakati bersama, terurama terkait penggunaan tenaga kerja lokal apabila badan usaha tersebut mulai beroperasi. "Kami memberikan dukungan sepenuhnya terhadap program ini, apalagi sesuai kesepakatan yang dibuat akan menggunakan 70% tenaga kerja lokal sehingga membuka harapan bagi anak-anak kami yang sudah menyelesaikan studi namun belum memperoleh pekerjaan. Oleh karena itu kami berharap pihak-pihak terkait tetap berpegang teguh pada kesepakatan ini" pungkas arif kepada media ini.

Arif juga meyakini bahwa program pemerintah yang sudah direncakanan dengan baik ini akan mendongkrak pendapatan daerah serta pendapatan masyarakat di sekitar lokasi. "Dengan adanya program ini, ekonomi masyarakat di sekitar lokasi juga akan terbangun dengan sendirinya, namun komunikasi yang baik antara pihak badan usaha dan masyarakat sekitar juga harus dibangun secara terus menerus karena lahan di sekitar lokasi ini juga merupakan tempat beternak warga lokal sehingga di kemudian hari tidak terjadi miskomunikasi yang tidak kita inginkan".

Khnza Haryati